Membenahi Sistem Informasi Nasional Dengan E-Goverment

Pada postingan sebelumnya telah dijelaskan bahwa masalah yang sering dihadapi oleh institusi dalam penerapan sistem informasi e‐Government di Indonesia adalah:

1. Inisiatif TI masih terpencar, akibatnya pemborosan. Dalam penerapan e-Government, masih banyak instansi pemerintah yang berpikir, setelah menentukan critical success factors, masing-masing bagian atau departemen langsung membuat strateginya masing-masing kemudian dirinci menjadi kegiatan yang bersifat taktis operasional. Salah satunya pengadaan perangkat teknologi informasi yang bila tidak dilakukan secara terintegrasi, kemungkinan pemborosan anggaran sangat tinggi. Padahal hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan investasi yang telah dikeluarkan
2. Lack koordinatif. Setiap instansi memiliki keinginan yang berbeda-beda dalam penerapan sistem informasi. Tidak terjalinnya koodinasi yang baik antar instansi mengakibatkan pelaksanaan penerapan sistem informasi dan teknologi informasi tidak berjalan dengan efektif. Karena masingmasing berjalan sendiri tanpa interaksi antar satu bagian dengan bagian lainnya.
3. Lack detail requirement. Keinginan yang terlalu umum mengakibatkan hasil yang didapatkan tidak spesifik. Karena pada awalnya produk atau jasa yang diinginkan tidak begitu jelas, sehingga setiap individu/departemen yang terlibat tidak tahu persis hasil apa yang diinginkan sebagai keluaran dari suatu proyek aplikasi e-Government. Disamping itu juga, manfaat yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat (users) secara signifikan tidak dapat dipenuhi.
4. Lack political support. Dukungan secara politik sangat mempengaruhi berhasil-tidaknya suatu penerapan aplikasi sistem informasi. Pada kenyataannya suasana politik, terutama yang berkaitan dengan: dukungan dan alokasi anggaran, yang lemah dalam setiap rencana penerapan sistem informasi.
5. Lack of awareness. Kurangnya kepedulian terhadap keberhasilan e-Government. Pemimpin yang bertanggung jawab dalam penerapan e-Government terkadang kurang memahami kepentingan dari masing-masing stakeholder yang ada dan tidak mau mencoba melakukan kolaborasi agar seluruh perbedaan kepentingan yang dimaksud dapat menuju kepada satu arah pencapaian visi dan misi e-Government (konvergensi). Setiap pemimpin yang bertanggung jawab dalam pengembangan e-Government harus memahami bahwa pihak-pihak yang dianggap sebagai stakeholder utama dalam proyek e-Government antara lain: pemerintah (lembaga terkait dengan seluruh perangkat manajemen dan karyawannya), sektor swasta, masyarakat, lembaga-lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya. Terlepas dari bermacam ragamnya stakehoder yang ada, yang sering terlupakan bahwa pada akhirnya yang akan merasakan manfaat atau berhasil tidaknya e-Government yang dilaksanakan adalah pelanggan.
6. Lack leadership.Faktor kepemimpinan biasanya melekat pada setiap orang yang bertanggung jawab sebagai pemimpin dari penyelenggaraan suatu penerapan sistem informasi. Namun masih banyak kelemahan dalam hal mengelola.

Beragam tekanan politik yang terjadi terhadap penerapan aplikasi e-Government baik dari kalangan yang optimis maupun yang pesimis. kurangnya sumber daya yang dibutuhkan, seperti misalnya sumber daya manusia, finansial, informasi, peralatan, fasilitas, dan Sejumlah kepentingan dari berbagai kalangan (stakeholders) terhadap e-Government yang sedang atau akan dilaksanakan.

Adapun tahap-tahap yang harus dilakukan agar sistem E-Goverment dapat benar-benar terimplementasi dan berjalan dengan baik pada nantinya yaitu dengan :

 

 Dengan adanya cara diatas maka pengembang lebih dimudahkan jika ingin membenahi sistem informasi nasional yg masih acak-acakan seperti saat ini.